Anggota DPR RI Rizki Sadig Foto : Istimewa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pidato tentang RAPBN 2025 dan nota keuangannya, pada Jumat (16/8) lalu. Menyampaikan pemandangan umum Fraksi PAN atas RAPBN 2025 beserta nota keuangannya, Politisi PAN Ahmad Rizki Sadig mengatakan Fraksi PAN meyakini arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang.

"Fraksi PAN berharap agar RUU APBN beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 benar-benar dapat menjadi instrumen fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan ekonomi yang berkeadilan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mempersempit ketimpangan sosial dan ekonomi, serta membuka lapangan kerja bagi seluruh anak bangsa," kata Rizki Sadiq dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Adapun beberapa catatan Fraksi PAN yang disampaikan Rizki Sadiq, diantaranya adalah pada pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah sebesar 5,2 persen, Fraksi PAN menilai target tersebut bersifat moderat dan realistis. Inflasi sebesar 2,5 persen, dinilai merupakan target yang cukup realistis.

"Namun pemerintah tetap harus mengantisipasi diberlakukannya kenaikan PPN menjadi 12 persen, sebagaimana amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada awal tahun 2025. Karena hal itu akan berpotensi mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat, sehingga akan meningkatkan angka inflasi yang cukup signifikan," jelas Rizki.

Terhadap target rata-rata nilai tukar sebesar Rp16.100 per dolar AS dinilai cukup realistis. Namun Rizki mengatakan Fraksi PAN meminta agar pemerintah dapat secara konsisten menjaga nilai tukar dengan meningkatkan devisa hasil ekspor di sistem keuangan domestik.

"Suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,1 persen, Fraksi PAN berpandangan realisasi dari target tersebut dapat ditekan serendah mungkin guna membuka ruang yang lebih luas bagi pertumbuhan kredit dan investasi domestik. Terlebih saat ini pertumbuhan kredit khususnya yang berasal dari sektor produktif seperti industri pengolahan mengalami penurunan,"  katanya.

Sementara itu, pada harga minyak pada kisaran 82 Dolar AS per barel, Fraksi PAN memahami bahwa kondisi global seperti konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan Timur Tengah, kepastian ekonomi, transisi energi di berbagai negara, serta kebijakan OPEC+, turut berkontribusi dalam menciptakan dinamika pada harga minyak mentah dunia.

Lebih lanjut, Fraksi PAN memandang kinerja lifting minyak dan gas bumi (migas) selalu berada di bawah target dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Fraksi PAN mengharapkan pemerintah untuk dapat menaikkan lifting minyak dan gas, salah satunya dengan mengoptimalkan kilang minyak Balikpapan yang masuk dalam proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) yang berpotensi menghasilkan 360 ribu barel per hari (bph).

"Target penerimaan perpajakan tahun 2025 sebesar Rp2.490,91 triliun, lebih tinggi dibanding target penerimaan perpajakan berdasarkan outlook APBN 2024 yaitu sebesar Rp2.218,4 triliun. "Fraksi PAN mengapresiasi optimisme pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan, namun harus melanjutkan reformasi perpajakan dengan terus melakukan perbaikan regulasi sesuai dengan amanat UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," imbuhnya.

Kemudian, Fraksi PAN memandang target PNBP tahun 2025 sebesar Rp505,3 triliun mengalami penurunan dibandingkan dengan outlook APBN 2024 sebesar Rp549,1 triliun masih cukup realistis. "Fraksi PAN mengharapkan dengan adanya kenaikan belanja pemerintah pusat tahun 2025 sebesar Rp2.693,2 triliun, lebih tinggi dibandingkan outlook APBN 2024 sebesar Rp2.558,2 triliun, dapat menjadi shock absorber, sehingga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga," jelasnya.

Rizal menambahkan, Fraksi PAN berharap agar TKD (Alokasi Transfer ke Daerah) dapat disalurkan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang berfokus pada belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Terakhir, target defisit yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB, meningkat dibanding dengan target APBN tahun 2024 sebesar Rp609,7 triliun. (bia/aha)